Pembangunan Certificate Authority ( CA )

Post On: 18 May 2015
By:
In: CA
May 18, 2015

Saat ini, Indonesia berada pada tahap ketiga RPJPN Nasional (2015‐2019). Diakhir fase tersebut diharapkan Indonesia mampu memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDM yang berkualitas dan kemampuan IPTEK. Fase ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menunjang visi pembangunan 2005-2025  yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Agenda Pembangunan Nasional pada Buku 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 membahas tentang arah kebijakan dan strategi untuk peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi. Salah satu agenda yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 adalah bidang telekomunikasi, informasi, dan komunikasi (TIK).

Prakarsa utama pada bidang TIK diatas  diterjemahkan dalam PUNAS BPPT difokuskan pada pengembangan infrastruktur TIK khususnya IT Security; pengembangan sistem dan framework / platform perangkat lunak berbasis Open Source khususnya industri TIK pendukung e-Government & e-Business.

Pengembangan keamanan informasi terus dibahas dalam agenda nasional. Pada draft Kebijakan Strategi Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) 2015-2019 yang membahas tentang Agenda Riset Nasional, tercantum bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peran yang vital bagi perekonomian Indonesia. Masalah utama yang dihadapi adalah adanya kesenjangan digital yang disebabkan oleh terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi. Oleh karena itu, fokus penelitian, pengembangan, dan penerapan TIK adalah sebagai berikut: pengembangan infrastruktur untuk IT security, IT defence and IT safety; pengembangan sistem dan framework/platform perangkat lunak berbasis Open Source untuk mendukung e-Government, e-Business, e-Services; e-Health, peningkatan konten TIK; pengembangan teknologi dan konten untuk data dan informasi geospasial; dan penelitian pendukung yang meliputi riset sosial dan penyediaan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat.

Layanan berbasis TIK atau biasa juga disebut e-services terus berkembang sampai tahapan dimana integrasi dan keamanan informasi menjadi penting dan memiliki prioritas tersendiri dalam upaya mendeliver e-services tersebut.  Pada bidang keamanan informasi, tantangan yang umum dijumpai antara lain adalah bagaimana mengamankan atau membatasi akses terhadap informasi tertentu yang bersifat confidential dengan menggunakan media internet.

Perkembangan internet sebagai salah satu media infromasi dan komunikasi, menjadikan transaksi merupakan hal yang umum terjadi termasuk hal yang negatif, seperti gangguan terhadap transaksi yang terjadi di pemerintahan. Mengingat semakin canggihnya sistem informasi dan teknologi, tingkat ancaman dan kerentanan dalam transaksi elektronikpun semakin tinggi.

Dalam pelaksanaan transaksi melalui internet diperlukan Sertifikat Elektronik yang dapat menjamin keamanan dalam bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan rasa aman bagi pihak-pihak yang melaksanakan transaksi. Semua transaksi di internet yang melibatkan kedua belah pihak memerlukan pihak ke tiga (Trusted third party) atau Cerification Authority (CA) sebagai jembatan kepercayaan dan aspek legalitas kedua belah pihak yang bertransaksi. Keberadaan CA penting untuk membangun kepercayaan melalui pelaksanaan otentifikasi terhadap identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi secara online dan menyajikan bukti tentang pengiriman berbagai pesan melalui internet dan melakukan verifikasi terhadap integritas informasi yang dipertukarkan.

Saat ini belum ada lembaga atau otoritas resmi penyedia sertifikat elektronik untuk pemerintah yang dapat dipercaya oleh para pengguna dalam pertukaran informasi elektronik sehingga memenuhi aspek kerahasiaan (“pesan saya hanya bisa dibaca oleh penerima yang berhak”), otentitas (“saya adalah benar saya”), integritas (“informasi terkirim sama dengan informasi yang diterima”), dan nir-sangkal (“saya tidak dapat mengelak apa yang telah saya lakukan”).

Pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik di dunia maya merupakan fenomena yang mengkhawatirkan, mengingat berbagai tindakan transactional crime yang memanfaatkan informasi teknologi sebagai “tool” telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan internet. Semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi, tingkat ancaman dan kerentanan dalam transaksi elektronikpun semakin tinggi.

Semakin tingginya frekuensi transaksi elektronik di lingkungan pemerintah, menuntut adanya sistem pengamanan transaksi yang sistematis dan terstruktur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian bertransaksi adalah membangun Government CA (GovCA), membangun sebuah otoritas yang akan mengamankan transaksi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan.

Belum adanya instansi pengelola GovCA, membuka peluang IPTEKnet untuk ambil bagian dalam pengelolaan sertifikat elektronik.

Tags: , , , , ,

Related to Pembangunan Certificate Authority ( CA )